Kementerian Desa Bidik Recovery Ekonomi Desa dengan Inovasi Teknologi Tepat Guna

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bakal memfokuskan program One Village One Innovation buat 126 desa yang memiliki sektor teknologi tepat guna (TTG).

Program ini nantinya akan melibatkan empat sektor, yaitu pemerintah melalui Kemendes PDTT dan Kemenristek/BRIN, Offtaker atau Kalangan Dunia Usaha, Kampus, dan Komunitas sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan, program serupa sebenarnya telah diresmikan olehnya di Kawasan Wisata Goa Pindul, Gunungkidul, Yogyakarta, yaitu Bejiharjo Edupark yang merupakan pilot inkubasi inovasi desa pengembangan ekonomi lokal oleh Kemendes PDTT.

Langkah yang telah dilakukan yaitu kerja sama dengan Kemenristek/BRIN yang telah menyatakan kesiapan untuk melakukan pendampingan terhadap 126 desa dengan catatan terfokus pada teknologi tepat guna.Ia mengatakan, inovasi desa itu terfokus pada teknologi tepat guna dan pengembangan ekonomi lokal program inovasi desa (PELPID). Dua hal ini juga perlu dilakukan pengembangan dengan menggandeng pihak lain yang memiliki korelasi dengan program ini.

"Untuk itu, Kemendes PDTT harus persiapkan data yang solid dari sejumlah program TTG yang telah dilakukan dan memastikan model yang bakal dikembangkan," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2020).

Dari sekian model pengembangan yang dimiliki Kemendes PDTT, Halim berharap TTG yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terlebih dahulu dikembangkan.

Kata Halim, hal ini perlu digenjot karena nantinya Kemendes PDTT tidak hanya berbicara TTG yang dikembangkan oleh BUMDes, tapi yang di desa itu untuk dikembangkan lebih lanjut.

Nantinya, Kemendes PDTT memiliki data yang solid untuk penentuan skala prioritas untuk dikembangkan dengan catatan miliki daya ungkit ekonomi.

"Hal ini perlu segera dilakukan karena pasca BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, Kemendes PDTT harus bicara soal produktivitas ekonomi desa dan pedesaan," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Kemendes PDTT, kata Pria Kelahiran Jombang ini, harus fokus pada pembangunan geliat ekonomi di desa dari berbagai sektor dan perspektif sebagai bagian dari recovery desa pasca pandemi COVID-19.

Untuk itu, Kemendes PDTT fokus pada recovery ekonomi desa dari seluruh elemen yang dimiliki, seperti BUMDes, di wilayah transmigrasi ada program ketahanan dan diversifikasi pangan serta penguatan manajemen produksi. Seluruh potensi yang dimiliki ditata ulang dan direvitalisasi dengan maksimal.

Ia mencontohkan Desa Wisata. Desa itu harus memiliki standardisasi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan memang memiliki daya tarik tinggi. Setelah itu, Kemendes PDTT pun bisa menggandeng Kementerian PUPR untuk pembangunan fasilitas jalan agar lebih mudah terjangkau oleh pengunjung."Perlu pemetaan ulang berbagai hasil produk inovasi desa dan pengembangan ekonomi lokal yang miliki daya ungkit ekonomi," katanya.

"Ini prioritas untuk segera dilakukan agar pasca BLT Dana Desa ada langkah untuk daya ungkit ekonomi untuk recovery desa," tandas Mantan Ketuab DPRD Jombang ini.


Dikutip dari detik.com

Satu Desa Satu Data

Inotu mewao, 02 Juli 2020

Kegiatan pemantauan pengoperasian aplikasi eHDW bagi KPM Lokus Pilot eHDW Tahun 2020. Kali ini lokasi pemantauan dilakukan di Kecamatan Poli - Polia Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemantauan langsung dihadiri oleh Tenaga Ahli Kabupaten Kolaka Timur yang menangani bidang Pelayanan Sosial Dasar sekaligus TPK (Tim Pelatih kabupaten) Rustam Ependi, S.Pd bersama Pendamping Desa Kecamatan Poli - Polia Achmad Runi, S,IP dan Darwis, SS, serta dihadiri oleh perwakilan Kader Pembangunan Manusai (KPM) dari 7 Desa lokus ditambah dengan 4 Desa Non Lokus.

Materi pemantauan adalah analisis progress Tugas Saya berdasarkan input data Penerima Manfaat oleh KPM, berikut penyampaian permasalahan - permasalahan teknis seputar aplikasi eHDW. materi lanjutan yang diberikan kepada KPM selanjutnya adalah menu diagnostik dimana KPM diarahkan untuk melakukan diagnostik terhadap layanan, dusun, penerima manfaat dan mengecek tindakan tersimpan.

Simulasi Menu Diagnostik pada eHDW

Simulasi dilakukan mulai pukul 10.00 hingga 17.15 WITA dengan hasil KPM telah mengetahui tata cara dan alur penginputan data-data sasaran 1000 HPK (Ibu dan Anak) pada menu pemetaan selanjutnya mengetahui dan dapat mencatat tindakan tersimpan pada menu diagnostik untuk selanjutnya dapat dibawa pada Rembuk Stunting di desanya masing - masing yang nantinya akan ditetapkan dalam APBDes 2021 mendatang, selain itu dengan aplikasi eHDW, data - data terkait stunting dapat di akses oleh lintas Instansi khususnya di kabupaten Kolaka Timur karena pendataan yang dilakukan oleh KPM adalah berbasis keluarga. Dengan aplikasi eHDW nantinya kabupaten Kolaka Timur dapat menetapkan basis data terpadu pencegahan dan penanganan stunting di desa dengan prinsip satu data satu desa.

DESA MEMBANGUN KOLAKA TIMUR (IDM) 2020 Tuntas di Bulan Juni Tahun 2020

Kolaka Timur Bebas Stunting

Pemantauan Periode I Kecamatan Lambandia

Kolaka Timur adalah salah satu dari 8 Kabupaten di Indonesia yang masuk dalam Lokus Pilot Uji Coba Aplikasi eHDW (Human Development Worker) atau yang lazim disebut Kader Pembangunan Manusia (KPM). Lokasi Pilot eHDW untuk Kabupaten Kolaka Timur berada di 6 Kecamatan dan tersebar di 42 Desa, yakni kecamatan Tirawuta, Tinondo, Uluiwoi, Ueesi, Poli - Polia dan Lambandia, masing - masing Kecamatan tersebut disiapkan 7 lokasi Desa.

Sejak awal diluncurkan Pilot eHDW di Kabupaten Kolaka Timur telah dilaksanakan Pelatihan eHDW terhadap KPM dengan menggunakan 2 Pola, yang pertama pola 0.1 diamana KPM dilatihbsecara mandiri melalui WA grup dengan cara share materi dan interaktif selama pelatihan melalui WA grup, selanjutnya Pola kedua 1.1.1 dengan sistem tatap Muka, oleh karena pembatasan sosial berskala besar yg telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kegiatan tatap muka dengan KPM dilakukan melalui aplikasi zoom meeting.

Pemantauan Periode I Kecamatan Tinondo

On The Job Training eHDW Bagi Pendamping Desa

Kegiatan pelatihan KPM dengan dua pola diatas, diaupport oleh CV. sinergi intra giat (SINERGI) selaku penyelenggara dengan berkoordinasi dengan kemenyerian desa PDTT dan wordbank selaku Founder pendanaannya.Tindak lanjut dari pelatihan tersebut dilakukan pemantauan selama 7 bulan sejak Juni hingga Desember 2020. Pada prosesnya KPM di 42 lokasi pilot eHDW dinsupport pendanaan oleh pihak pemyelenggara sebesar Rp.800.000 sebagai biaya penggantian pulsa data bagi KPM. Dalam pemantauan progres input data eHHDW, KPM di pandu oleh TPK (tim pelataih kabupaten) lintas Instansi yakni Dinas PMD Kab.Kolaka Timur oleh Bapak Hasrianto, SKM , Dinas Kesehatan Kab.Kolaka Timur Oleh Bapak Gusti Putu Sutrisna dan dibantu oleh pihak TAPM yakni Bapak Rustam Ependi dan Laode Amran Apity, suksenya kegiatan tersebut tidak lepas dari Koordinasi yang dilakukan oleh pihak SINERGI yang di motorinoleh Bapak Amin Robianto dan Bapak Effentrif yang akrab di sapa Pak Epip.

On The Job Trainin eHDW Bagi Pendamping Lanjutan

Saat ini Kabupaten Koltim telah melakukan Kegiatan pemantauan periode kedua dari 7 periode yang dijadwalkan. Selain dari 42 desa lokasi pilot P3MD Kabupaten Kolaka Timur juga telah melakukan OJT terhadap seluruh jajaran pemdamping desa baik itu PD dan PLD umtuk aplikasi eHDW..dan saat ini di 12 kecamatan yang ada di kabupaten kolaka timur telah melakukan advokasi kepada Desa untuk mensuport kegiatan KPM dalam bentuk pengadaan HP android berikut biaya Pulsa untuk pengoperasian aplikasi eHDW setiap bulannya. Samoai dengan saat itu seluruh Desa telah mersepon baik, hal tersebut senada dengan surat edaran menteri desa PDTT No.13 Tahun 2020.

Pemerintah Daerah kabupaten Kolaka Timur juga sangat sigap menanggapi kegiatan terkait pencegahan dan penanganan stunting di wilayah kabupaten Kolaka Timur, pada tanggal 25 Juni telah diadakan Aksi 3 Rembuk Stunting Kabupaten Kolaka Timur yang hasilnya ada 24 Desa yang berada di wilayah kecamatan Dangia, Loea, Ladongi, Aere, Mowewe, Tinondo dan Ueesi yang menjadi target  pelaksanaan penanganan stunting pada tahun 2020,  dan selanjutnya ditarget untuk 31 Desa di 8 Kecamatan pada tahun 2021. Selain itu juga telah dikeluarkan perbup terkait stunting ini selaku payung hukum pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting di kabupaten kolaka timur yang mengatur kewenangan desa terkait stunting dengan prinsip satu data satu desa yang nantinya akan diakses lintas instansi yang berhubungan erat dengan masalah stunting di desa.

NAMA DESA PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

No.	KECAMATAN	DESA
1	2	3
	Dangia	1.   Wande 2.   Anambada 3.   Tetewua 4.   Talinduka 5.   Lakokateba
2	Loea	1.   Peatoa 2.   Simbalai
3	Ladongi	1.   Pembeyoha 2.   Anggalosi 3.   Wunggoloko 4.   Rara 5.   Welala
4	Aere	1.   Awiu 2.   Watuoha 3.   Taore 4.   Aere 5.   Ulundoro 6.   Aladadio
5	Mowewe	1.   Sabi Sabila 2.   Puosu
6	Tinondo	1.   Tinenggi 2.   Tawa-tawaro
7	Ueesi	1.   Alaaha 2.   Likuwalanapo

NAMA DESA PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021

No.	KECAMATAN	DESA
1	2	3
1	Dangia	1.   Wande 2.   Anambada 3.   Tetewua 4.   Talinduka 5.   Lakokateba 6.   Lembah Subur 7.   Tetembuta
2	Loea	1.   Peatoa 2.   Simbalai 3.   Mataiwoi
3	Ladongi	1.   Pembeyoha 2.   Anggalosi 3.   Wunggoloko 4.   Rara 5.   Welala 6.   Putemata
4	Aere	1.   Awiu 2.   Watuoha 3.   Taore 4.   Aere 5.   Ulundoro 6.   Aladadio
5	Mowewe	1.   Sabi Sabila 2.   Puosu 3.   Lambotua
6	Tinondo	1.   Tinenggi 2.   Tawa-tawaro
7	Ueesi	1.   Alaaha 2.   Likuwalanapo 3.   Konawendepiha
8	Sanggona	1.   Pehanggo

DESA MEMBANGUN KOLAKA UTARA: TPID KECAMATAN WAWO Survei Potensi dan Aset Desa

DESA MEMBANGUN KOLAKA UTARA: TPID KECAMATAN WAWO Survei Potensi dan Aset Desa: Program Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Wawo mengadakan pertemuan regular di kantor camat Wawo. Pertemuan dipimpian langsung oleh camat Waw...

TPID KECAMATAN WAWO Survei Potensi dan Aset Desa

Program Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Wawo mengadakan pertemuan regular di kantor camat Wawo. Pertemuan dipimpian langsung oleh camat Wawo, Murni Baso. Salah satu agenda pertemuan tersebut adalah membahas percepatan pencapaian program PID kecamatan wawo. Dalam sambutannya, camat berharap bahwa seluruh dokumen administasi terkait PID sudah bisa rampung sebelum tanggal 15 November.

Hasil pertemuan antara lain pembagian tugas tim untuk melakukan idenfitikasi asset dan potensi desa yang akan menjadi program unggulan PID kecamatan Wawo. Tindak lanjut dari pertemuan adalah, tim melakukan kunjungan ke dusun 3 Walasiho mengidentifikasi potensi yang ada disana berupa potensi air bersih, usaha pengolahan batu merah maupun wisata alam dana biru.

Di dusun 3 Walasiho tim mendapatkan potensi air bersih yang saat ini dibangun dan dikelola oleh warga dusun 3 secara swadaya mulai dari pembangunan dan pemanfataannya. Hasil pengamatan sementara, air bersih di dusun 3 mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk jumlah warga yang lebih banyak. Selain itu, tim juga sempat berkunjug ke tempat pengolahan batu merah. Di wilayah dusun 3 desa Walasiho terdapat potensi tanah liat yang cocok untuk pembukaan usaha batu merah bakar. Namun untuk saat ini usaha tersebut masih dilakukan dengan cara sederhana dan dikelola perorangan. Sedangkan potensi danau biru meski sudah cukup terkenal sebagai potensi wisata akan tetapi desa belum bisa berbuat banyak untuk pengelolaannya karena status kepemilikan masih dikuasai oleh pemerintah daerah.
“Tim PID kecamatan wawo masih akan melakukan kunjungan ke beberapa desa untuk meninjau langsung potensi unggulan ataupun asset desa setelah itu dirumuskan bersama apa yang menjadi program unggulan di masing-masing desa maupun unggulan kecamatan” ujar ningsih selaku pendamping teknik kecamatan wawo saat dihubungi via telpon.